PRAGIA.ID, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dengan isu strategis netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Dari hasil IKP itu Bawaslu mencatat 10 provinsi di Indonesia dengan kerawanan tertinggi isu netralitas ASN.
Provinsi yang paling rawan adalah Maluku Utara, Sulawesi Utara dan Banten. Disusul Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Timur.
Selanjutnya, Provinsi Jawa Barat, Sumatera Barat, Gorontalo dan Lampung.
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan IKP ini punya tujuan sebagain instrumen pencegahan dini guna menekankan ketidaknetralan ASN di Pemilu dan Pilkada mendatang.
“Menjadikan IKP sebagai intstrumen proyeksi dan deteksi dini terhadap upaya pencegahan yang melekat,” kata Lolly saat Launching Pemetaan Kerawanan Pemilu di Manado, Kamis (21/9/2023).
Lolly melanjutkan, harapannya IKP menjadi instrumen untuk melakukan mengkreasikan berbagai program supaya nanti tepat sasaran.
“Kalau sudah tau rawannya di mana, maka kita harusnya tau formula mencegahnya seperti apa,” sambung Lolly.
Lolly melanjutkan pemetaan IKP ini menggunakan metode analisa yang tidak berbeda jauh dengan IKP yang sudah diluncurkan pada tahun 2022. Hanya spesifikasi isunya saja yang berbeda.
Di tingkat provinsi, netralitas ASN jadi isu paling rawan dan berpotensi terjadi di 22 provinsi. Sedangkan untuk di tingkat kabupaten kota berpotensi terjadi di 347 kabupaten kota.(*)
